|
PEMBEKALAN BLOCK GRANT KKG/MGMP/KKKS/MKKS/KKPS/MKPS |
|
Ditulis oleh Jeperis Nahampun, S. Si
|
|
Jumat, 27 Februari 2009 04:34 |
|
Peserta Pembekalan yang berasal dari forum yang akan menerima blockgrant dengan jabatan Sekretasi atau bendahara telah mengakhiri kegiatan tgl 2 4 Pebruari 2009. Saat Kasi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan mengetok palu tanda ditutupnya acara tersebut, serempak seluruh peserta bertepuk tangan. Mereka merasa senang setelah 7 hari sejak tgl 17 s.d. 24 Pebruari 2009 mereka mengikuti pembekalan yang difasilitasi oleh Instruktur dan Widyaiswara LPMP Prov. Kalimantan Barat. |
|
Selanjutnya...
|
|
PERSIAPAN PEMBERIAN BLOCK GRANT KKG/MGMP, KKKS/MKKS, KKPS/MKPS |
|
Ditulis oleh Jeperis Nahampun, S. Si
|
|
Jumat, 27 Februari 2009 04:23 |
|
Pelaksanaan persiapan pemberian block grant KKG/MGMP, KKKS/MKKS, KKPS/MKPS telah dilaksanakan Angkatan I dan Angkatan II. Dari 500 lebih pengajuan proposal, hanya 100 lebih proposal yang disetujui. Mengingat dana yang tersedia terbatas, diharapkan antusias dari peserta untuk mendapatkan kuota yang tersedia.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Kendala dalam mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM I) |
|
Ditulis oleh Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd
|
|
Minggu, 25 Januari 2009 00:00 |
|
Kendala dalam mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Masyarakat menurut Sagala, S., 2004 adalah: - Sistem perencanaan, pengangguran dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah masih dari atas ke bawah (top down).
- Kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan atau kekuatan energi masyarakat.
- Sikap Birokrat yang belum mampu membiasakan diri bertindak sebagai pelayan.
- Karakteristik kebutuhan belajar masyarakat yang sangat beragam, sedangkan sistem perencanaan yang dianut masih turun dari atas dan bersifat standar.
- Sikap masyarakat dan juga pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-halyang bersifat kebutuhan badani / kebendaan.
- Budaya menunggu pada sebagian besar masyarakat kita.
- Tokoh panutan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang seyogyanya berperan sebagai panutan sering berperilaku seperti birokrat.
- Lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan masih kurang.
- Keterbatasan anggaran, sarana prasarana belajar, dan tenaga kependidikan.
- Egoisme sektoral, yaitu masih ada keraguan di antara prosedur yang berbeda tentang kedudukan masyarakat dalam institusi pendidikan berkaitan dengan pendidikan berbasis masyarakat yang masih menonjolkan karakteristiknya masing-masing.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM II) |
|
Ditulis oleh Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd
|
|
Minggu, 25 Januari 2009 01:17 |
|
Konsep PBM adalah: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat (Sihombing, U., 2001). Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa PBM adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.
|
|
Selanjutnya...
|
|
Peran Pemerintah Dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM III) |
|
Ditulis oleh Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd
|
|
Minggu, 25 Januari 2009 01:21 |
a. Bagaimana peran pemerintah dalam menggalakkan Pendidikan Berbasis Masyarakat?Beberapa peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing, U. 2001 adalah: peran sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra dan peran sebagai penyandang dana. Sebagai Pelayan Masyarakat, dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, sepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.
|
|
Selanjutnya...
|
|
|